BEBERAPA bulan lalu, masyarakat Jambi dipaksa menghirup udara yang jauh dari kata layak. Langit menghitam, kabut asap menyelimuti permukiman, aktivitas ekonomi terganggu, sekolah-sekolah diliburkan, dan ribuan warga harus berhadapan dengan ancaman gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Ia telah menjelma menjadi krisis kemanusiaan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Anak-anak kehilangan hak untuk belajar dengan nyaman, petani dan pedagang kecil kehilangan ruang untuk mencari nafkah, sementara masyarakat harus menanggung risiko kesehatan akibat buruknya kualitas udara.
Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran lebih dari Rp30 miliar untuk penanganan karhutla. Angka yang tidak kecil dan semestinya menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat.
Namun, pertanyaan publik tidak boleh berhenti pada berapa besar anggaran yang telah dikeluarkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: sejauh mana anggaran tersebut benar-benar memberikan perlindungan kepada rakyat? Bagaimana efektivitas penggunaannya? Apa hasil nyata yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan?
Anggaran publik bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Di dalamnya terdapat uang rakyat, harapan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dijelaskan manfaat serta dampaknya.
Kini, musim telah berganti. Kemarau berlalu dan musim penghujan mulai menyapa. Akan tetapi, pergantian musim tidak seharusnya membuat pemerintah melupakan persoalan sebelumnya. Justru, ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kesiapan daerah menghadapi ancaman bencana berikutnya.
Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban akibat pola penanganan bencana yang selalu terlambat. Ketika banjir datang, pemerintah baru sibuk meninjau lokasi. Ketika longsor memutus akses jalan, koordinasi baru dilakukan. Ketika genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, langkah pencegahan baru digencarkan setelah kasus demam berdarah dan malaria meningkat.
Pemerintah seharusnya memahami bahwa bencana tidak selalu datang tanpa tanda. Risiko banjir, tanah longsor, kerusakan infrastruktur, hingga meningkatnya penyakit berbasis lingkungan merupakan ancaman yang dapat dipetakan dan diantisipasi sejak dini.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi harus segera menunjukkan langkah konkret. Mulai dari pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor, normalisasi serta pembersihan saluran drainase, kesiapan personel dan peralatan penanggulangan bencana, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, hingga kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi potensi peningkatan penyakit selama musim penghujan.
Tidak kalah penting, pemerintah harus membuka ruang transparansi mengenai penggunaan anggaran penanganan karhutla sebelumnya. Evaluasi harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apa yang telah dikerjakan, apa yang belum tercapai, dan apa yang harus diperbaiki.
Kami, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Jambi, memandang bahwa keselamatan masyarakat tidak boleh terus-menerus dipertaruhkan oleh pola kerja birokrasi yang hanya bergerak ketika keadaan sudah darurat.
Pemerintah tidak boleh menjadikan bencana sebagai panggung kehadiran sesaat. Masyarakat membutuhkan kebijakan pencegahan, bukan sekadar kunjungan seremonial dan bantuan yang datang setelah kerugian terjadi.
Anggaran penanggulangan bencana harus menjadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, pelaksanaan yang terukur, serta hasil yang dapat diawasi publik.
Jangan tunggu rumah warga terendam untuk mulai bekerja. Jangan tunggu longsor memutus jalan untuk mulai bergerak. Jangan tunggu anak-anak jatuh sakit untuk menyadari pentingnya pencegahan.
Musim penghujan bukanlah kejutan yang datang tanpa peringatan. Pemerintah memiliki waktu, kewenangan, dan instrumen anggaran untuk mempersiapkan diri.
Oleh karena itu, PMII Kota Jambi mendesak Pemerintah Provinsi Jambi agar segera mempublikasikan langkah kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan, melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran penanganan karhutla, serta memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara terkoordinasi.
Jika tuntutan ini kembali diabaikan dan pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam melindungi masyarakat, PMII Kota Jambi akan mempertimbangkan langkah konsolidasi dan aksi terbuka sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab, pemerintah memang tidak bisa mencegah seluruh bencana alam. Namun, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana sendirian.
Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya hadir ketika bencana menjadi berita. Rakyat membutuhkan pemerintah yang bekerja sebelum bencana datang.
