Jambi – Nama anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, tercantum dalam daftar 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengajuan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa sebanyak 120 anggota telah menandatangani usulan HMP tersebut.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, terdapat 14 anggota yang tercatat sebagai pengusul. Salah satunya adalah Edi Purwanto, anggota DPR RI nomor A-165 yang mewakili Dapil Jambi.
Dengan demikian, berdasarkan daftar yang dipublikasikan, Edi menjadi satu-satunya anggota DPR RI dari Dapil Jambi yang tercantum dalam pengajuan tersebut.
Keterlibatan Edi Purwanto tentu menjadi perhatian masyarakat Jambi. Sebab, persoalan yang sedang dipersoalkan bukan sekadar dinamika politik antarelite, melainkan menyangkut persoalan konstitusional, persyaratan jabatan publik, serta mekanisme pertanggungjawaban seorang pejabat negara.
Publik pun berhak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Edi Purwanto ketika membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut. Apakah sikap itu didasarkan pada kajian hukum tata negara, pertimbangan politik fraksi, atau aspirasi masyarakat yang diserap selama menjalankan fungsi perwakilan?
Pertanyaan ini penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui siapa yang menandatangani, tetapi juga memahami argumentasi dan tanggung jawab politik di balik keputusan tersebut.
MAI: Jangan Berhenti pada Tanda Tangan, Publik Berhak Mendapat Penjelasan
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua DPD Macan Asia Indonesia (MAI) Provinsi Jambi, Pery Monjuli, menilai bahwa keterlibatan wakil rakyat dalam persoalan konstitusional harus disertai keterbukaan argumentasi kepada masyarakat yang diwakilinya.
Menurutnya, anggota DPR RI bukan hanya membawa nama partai politik, tetapi juga mengemban mandat rakyat dari daerah pemilihannya.
“Kami tidak sedang mempersoalkan hak konstitusional anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. Itu merupakan kewenangan yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan kita. Namun, ketika seorang anggota DPR mengambil sikap dalam persoalan sebesar ini, masyarakat berhak mengetahui apa dasar hukum, pertimbangan, dan argumentasi yang melatarbelakanginya,” demikian konsep pernyataan Pery Monjuli.
Ia menegaskan, masyarakat Jambi perlu mendapatkan penjelasan langsung dari wakilnya di Senayan. Jangan sampai partisipasi politik hanya terlihat ketika momentum pemilihan umum, sementara ketika muncul persoalan nasional yang menyangkut kepentingan publik, masyarakat tidak memperoleh penjelasan mengenai sikap wakilnya.
“Edi Purwanto adalah wakil rakyat dari Jambi. Karena itu, penjelasan kepada masyarakat Jambi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politiknya. Kami ingin mengetahui apakah keputusan tersebut lahir dari kajian hukum yang matang dan bagaimana ia melihat persoalan ini dalam kerangka kepentingan bangsa dan konstitusi,” lanjut pernyataan tersebut.
HMP Bukan Pemakzulan Otomatis
Di sisi lain, penting dipahami bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukan berarti Gibran secara otomatis diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Prosesnya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR sesuai tahapan dan persyaratan konstitusional.
Karena itu, penggunaan hak DPR tersebut harus ditempatkan dalam koridor hukum, bukan semata-mata sebagai instrumen pertarungan politik.
Pery Monjuli juga mengingatkan agar seluruh pihak menghormati proses konstitusional yang berjalan dan tidak mendahului kesimpulan hukum.
“Persoalan ini harus dibuka secara terang. Kalau memang terdapat persoalan hukum, buktikan melalui mekanisme yang sah. Kalau ada argumentasi yang menjadi dasar pengajuan HMP, sampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai hak konstitusional berubah menjadi sekadar manuver politik tanpa penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya dalam konsep pernyataan tersebut.
Bagi MAI Jambi, persoalan ini bukan semata-mata tentang mendukung atau menolak Gibran. Lebih jauh, ini menyangkut bagaimana wakil rakyat menjalankan mandat, bagaimana lembaga negara mempertanggungjawabkan kewenangannya, serta bagaimana konstitusi ditempatkan di atas kepentingan politik.
Kini, masyarakat Jambi menunggu penjelasan dari Edi Purwanto.
Sebab, satu tanda tangan di Senayan mungkin menjadi bagian dari proses politik nasional, tetapi konsekuensi dan pertanggungjawaban atas sikap seorang wakil rakyat tetap harus dapat dijelaskan kepada masyarakat yang diwakilinya. (*)
