Suarin.com, Indralaya – Dugaan pengambilan sejumlah aset negara berupa AC, televisi, kulkas, dispenser, meja, hingga kursi oleh puluhan oknum anggota DPRD Ogan Ilir mencuat dan menjadi perbincangan hangat di lingkungan Sekretariat Dewan bahkan sempat viral, sampai saat ini masih terus bergulir.
Sangat disayangkan ulah oknum anggota DPRD Ogan Ilir yang mengambil barang-barang tersebut yang kini masih jadi polemik.
Mengingat tugas utama DPRD kabupaten adalah sebagai legislasi (membentuk Peraturan Daerah bersama bupati), anggaran (menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD bersama bupati), dan pengawasan (mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah).
DPRD juga berfungsi sebagai perwakilan rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat, merencanakan pembangunan daerah, dan berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.
Selain fungsi dan tugas DPRD begitu banyak didalamnya juga ada Dewan Kehormatan DPRD secara formal disebut Badan Kehormatan (BK) DPRD. Badan ini merupakan alat kelengkapan DPRD yang bertugas menjaga martabat, kehormatan, dan kode etik anggota DPRD, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Ilir (OI).
Badan Kehormatan (BK) DPRD Ogan Ilir, Sopian Ali saat dihubungi terkait ulah oknum anggota DPRD Ogan Ilir yang mengambil aset negara pada Senin, 1 Desember 2025 via ponsel tidak menjawab, dihubungi via WhatsApp menjawab dengan singkat, “Kalau mau nanya silahkan ke sekretariat dulu,” katanya.
Barang-barang inventaris kantor dinas seperti TV, AC, Kulkas, Kursi, Meja tidak bisa diambil atau dimiliki secara pribadi oleh pegawai karena barang- barang tersebut merupakan barang Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah(BMD) yang dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan BMN/BMD diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tebtang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.
Mengambil aset kantor tanpa prosedur resmi merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk potensi tuntutan pidana atas penggelapan atau penyalahgunaan aset negara/daerah.
Plt. Sekretaris Dewan DPRD Ogan Ilir, Ahmad Alfarisi saat mencoba dikonfirmasi pada Selasa, 2 Desember 2025 via WhatsApp (tidak bisa masuk) kemungkinan memblokirnya.
