Ketimpangan Pelibatan Komunitas Pelestari Budaya di KCBN Muara Jambi Dinilai Berpotensi Menghambat Upaya Menuju Warisan Dunia

Jambi – Upaya pemerintah menjadikan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO dinilai harus dibarengi dengan pelibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya komunitas-komunitas pelestari budaya yang selama ini berkontribusi dalam menjaga dan merawat nilai-nilai budaya di kawasan tersebut.

Pelibatan masyarakat lokal merupakan salah satu aspek penting dalam proses nominasi Warisan Dunia UNESCO. Selain berkaitan dengan sistem perlindungan dan pengelolaan kawasan, keterlibatan komunitas juga menjadi indikator adanya komitmen keberlanjutan serta legitimasi sosial terhadap pelestarian situs budaya. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, sebuah situs dinilai rentan kehilangan nilai hidupnya meskipun telah memperoleh pengakuan internasional.

Baca Juga:  Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026

Namun demikian, sejumlah pelaku dan pemerhati budaya menilai pelaksanaan pelibatan komunitas di KCBN Muara Jambi belum berjalan secara inklusif. Mereka menyoroti adanya dugaan ketimpangan dalam pemberian ruang dan fasilitasi kepada komunitas pelestari budaya oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V Jambi.

Menurut mereka, pada masa kepemimpinan Agus Widiatmoko, pola pembinaan komunitas terkesan lebih banyak berfokus pada kelompok tertentu, sementara komunitas lain yang juga aktif melakukan kegiatan pelestarian budaya merasa kurang memperoleh perhatian maupun kesempatan yang setara.

“Di Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi banyak komunitas pelestari budaya, namun hanya satu komunitas yang selalu mendapatkan perhatian dan dukungan, sedangkan yang lainnya tidak dipedulikan,” ujar salah seorang pelaku pelestarian budaya yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Baca Juga:  ‎Proyek MYC SP Betara–Kuala Tungkal Dinilai Lamban, Target Penyelesaian Dipertanyakan

Kondisi tersebut, menurut sejumlah pihak, berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah komunitas pelestari budaya. Mereka berharap BPK dapat menjalankan fungsi sebagai pengayom seluruh komunitas tanpa membedakan latar belakang maupun kedekatan dengan pihak tertentu.

Para pemerhati budaya menilai pembinaan yang adil dan terbuka merupakan kunci keberhasilan pelestarian budaya. Seluruh komunitas yang memiliki komitmen menjaga warisan budaya seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam program pelestarian, penelitian, edukasi, maupun kegiatan promosi budaya.

Baca Juga:  ‎GERAM Jambi Gelar Aksi di Kejati, Desak Usut Dugaan Pungli dan Mafia Proyek di Unja

Mereka juga mengingatkan bahwa keberhasilan nominasi KCBN Muara Jambi sebagai Warisan Dunia UNESCO tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen teknis, tetapi juga oleh adanya dukungan nyata dari masyarakat lokal yang menjadi bagian dari ekosistem pelestarian budaya.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Jambi maupun Agus Widiatmoko terkait pandangan dan kritik tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi apabila pihak-pihak terkait ingin memberikan penjelasan. (*)