Jambi β Aktivis Jambi, Amri S.Pd, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jambi melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum angkutan batu bara yang dilakukan Satlantas Polres Batanghari. Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik yang berkembang terkait mekanisme penindakan terhadap kendaraan angkutan batu bara.
Menurut Amri, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian, khususnya mengenai mekanisme penahanan kendaraan, penerbitan BRIVA tilang, hingga alasan penahanan kendaraan dengan dalih memberikan “efek jera”. Ia menilai seluruh tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan sesuai prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Penegakan hukum harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ketika muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai prosedur maupun dasar tindakan aparat, hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi,” ujar Amri.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan.
Menurut Amri, apabila seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekeliruan dalam pelaksanaan di lapangan, evaluasi hingga penyegaran personel dinilai menjadi langkah yang patut dipertimbangkan guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.
“Evaluasi yang objektif merupakan bagian dari upaya pembenahan organisasi. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan institusi, tetapi justru memperkuat profesionalisme serta menjaga marwah dan nama baik Polri di mata masyarakat,” katanya.
Amri berharap jajaran pimpinan Polda Jambi dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif terhadap proses penegakan hukum yang menjadi sorotan publik. Ia juga mengajak seluruh pihak tetap menghormati proses hukum, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan aparat penegak hukum. (*)
