Jambi – Gelombang aksi unjuk rasa kembali mengguncang halaman Kejaksaan Tinggi Jambi pada Selasa, 20 Mei 2026. Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi turun ke jalan mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik korupsi, pengaturan tender, hingga indikasi persekongkolan proyek jalan DBH Sawit di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.
Aksi berlangsung panas dengan sorotan tajam terhadap dugaan praktik permainan proyek yang disebut-sebut telah mencederai prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam orasinya, Ismail selaku perwakilan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Suara Pemuda Jambi menegaskan bahwa dugaan penyimpangan proyek harus dibongkar secara terbuka tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai uang rakyat dijadikan bancakan oleh oknum-oknum tertentu. Kami meminta Kejati Jambi serius mengusut dugaan pengaturan tender, pinjam perusahaan, hingga kekurangan volume pekerjaan pada proyek DBH Sawit di Kabupaten Kerinci,” tegas Ismail di hadapan massa aksi.
Massa KONAMI menilai adanya indikasi kuat persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender sejumlah proyek jalan bernilai miliaran rupiah. Mereka juga menduga terdapat pola administrasi yang sama pada perusahaan pemenang tender sehingga dianggap layak ditelusuri aparat penegak hukum.
Dua paket proyek yang menjadi sorotan massa di antaranya proyek Jalan Air Terjun–Sungai Bermas dengan nilai kontrak lebih dari Rp2,5 miliar serta proyek Jalan Koto Rendah–Sungai Gelampeh dengan nilai kontrak mencapai lebih dari Rp13,3 miliar.
Dalam tuntutannya, KONAMI mendesak Kejati Jambi segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci, Kabid Bina Marga, PPTK kegiatan, bendahara, hingga pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proses lelang proyek tersebut.
Tak hanya itu, massa juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan perusahaan terafiliasi dan mengusut kemungkinan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme dalam proyek DBH Sawit tersebut.
Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Massa membawa spanduk serta pernyataan sikap yang berisi desakan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional.
Ismail menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada langkah konkret dari penegak hukum. Jangan biarkan dugaan korupsi menjadi budaya dalam proyek pemerintah,” tutupnya. (*)
